Fenomena disrupsi di perguruan tinggi

Disrupsi yang akar katanya berasal dari bahasa Inggris (disruption) menjadi pembicaraan hangat karena menjelaskan akibat existensinya terhadap persaingan bisnis. Bisnis tradisional (manual) perlahan kalah bersaing dengan model bisnis baru yg lebih efisien, lebih murah & mudah. Perusahaan taxi tradisional perlahan bankrut karena kalah bersaing dengan taxi online (daring) yg lebih murah dan mudah diekses pelanggan karena menggunakan fasilitas TIK (Teknologi Informasi & Komunikasi), secara tidak sadar kerja manusia makin banyak digantikan oleh kerja mesin (robot). Hampir 90% pekerjaan di toko  online Amazon.com dikerjakan oleh robot. Toko tradisional akan bersaing dengan toko online yg lebih mudah karena tidak perlu membuang waktu dalam kemacetan di jalan, mencari tempat parkir & mengantri di kasir. Toko online Alibaba.com telah membuka self-service store di Tiongkok. Tidak diperlukan lagi pelayan & kasir  karena semua dilakukan  secara online. Menciptakan rasa penasaran pelanggan terhadap cara berbelanja yg baru sudah termasuk peluang pasar bagi pengusaha yang inovatif. Di Pineng Malaysia, laundary coin telah menggantikan laundry tradisional. Usaha agen tiket pesawat terpaksa ditutup karena pelanggan bisa memesan sendiri secara online. Pada banyak kasus dampak disrupsi lebih banyak berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) walaupun dpt juga menciptakan peluang kerja bagi yang kreatif & menguasai teknologi. Prof. Rhenald Kasali mengatakan disrupsi tidak hanya terjadi antar perusahaan melainkan dpt juga terjadi internal institusi karena penggunaan teknologi (TIK) sehingga menjadi lebih efisien, lebih mudah dilakukan dan dikontrol. Di perguruan tinggi, pada tahun delapan & sembilan puluhan masih banyak loket pendaftaran,  masih banyak mhs yang antri, bendahara  masih sibuk membayar gaji. Surat-menyurat biasanya ditangani oleh banyak pegawai. Saat ini hampir tdk terlihat lagi hal seperti itu terutama di PT yg menggunakan fasilitas online. Dosen dan mhs sudah disuruh meng-upload data sendiri. Bahkan nilai mhs juga diisi sendiri oleh dosen yg sebelumnya adalah tupoksi di bagian pengajaran. Surat menyurat mulai masuk paperless. Secara perlahan, basa-basi dalam surat hilang, sehingga hanya perlu menulis isi surat satu -dua kalimat di blanko komputer yg standar dan dikirim saat itu juga secara online dan terarsip secara otomatis. Hal itu lebih cepat dilakukan sendiri oleh pimpinan unit daripada menjelaskannya  kepada sederet karyawan di bawahnya yang kadang kala ada yang telat masuk kerja. Maka mulai dipertanyakan fungsi pegawai administrasi yg mengkonsep, mengetik, memparaf surat, mendata mhs & dosen, mengisi nilai dll. Sehingga tupoksi pegawai mulai dari caraka, kasub-subbag, kasubbag, Kabag, KTU dll mungkin akan ikut direview untuk mengikuti perkembangan IPTEK. Tidak tertutup kemungkinan implikasinya pada PHK.

Pengakuan terhadap kuliah online oleh kemenristekdikti perlahan akan dapat mereduksi jumlah dosen. Mhs dapat membuka e-learning yg tersedia di web universitas yg lebih maju & mereka ikut ujian online di ruang yg terpasang cctv dan dpt dipantau secara online. 

Model pembelajaran yg hanya mentransfer informasi akan sangat mungkin kalah bersaing dengan dengan jasa kuliah online. Mhs bisa kuliah sambil menunggu bis, lagi menunggu antrian di Bank atau di rumah.

Mungkin lain halnya model perkuliahan yg menuntut mhs merancang, mencipta, kerja praktek, pembinaan kharakter, diperkirakan kuliah seperti ini akan selamat dari disrupsi karena lebih sukar dipantau secara online dan perlu bimbingan langsung. 

Jack Ma mengatakan: "do not teach our student something that mesin can do it better"; teach them humanity, empati (character), art & innovation karena yg seperti ini tdk dpt dilakukan oleh mesin. Implikasi dari zaman disrupsi ini ialah pegawai perlu mahir dlm TIK, kabag bukan lagi yg hanya tinggi pangkatnya melainkan yg dpt merancang jaringan & program komputer. Biro hukum tdk cukup hanya paham peraturan biasa melainkan harus mampu membuat aturan yg mencegah cybercrime & dpt membuat peraturan/juknis/juklak yg dapat diakses seperti kamus online. Program pendidikan perlu direview agar mengakomodasi lebih banyak TIK, pembinaan kharakter dlm pelayanan publik & harus lebih banyak pengalaman-pengalaman melakukan inovasi. Wallahu'alam